SuaraParlemen.co, Jawa Barat – Seorang wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan, melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Komnas HAM atas kebijakan kontroversialnya yang mewajibkan siswa bermasalah mengikuti pembinaan di barak militer. Program ini telah berjalan selama satu minggu di Provinsi Jawa Barat.

Adhel menilai pendekatan militer dalam dunia pendidikan sangat tidak tepat. Ia menyebut, tidak ada jaminan bahwa program tersebut akan mampu memperbaiki perilaku siswa yang bermasalah.

“Kami mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menghentikan program pembinaan siswa oleh TNI di barak militer. Tak ada jaminan bahwa pembinaan tersebut berhasil menyelesaikan masalah perilaku anak didik,” ujar Adhel saat konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Ia juga menyoroti bahwa kebijakan tersebut diduga melampaui kewenangan gubernur dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Adhel meragukan efektivitas pelibatan TNI dalam membina siswa bermasalah dalam waktu singkat.

Lebih jauh, Adhel menilai pendekatan militer terhadap siswa justru berpotensi melanggar hak-hak anak. Ia khawatir pembinaan tersebut sarat dengan unsur intimidasi, diskriminasi, serta kekerasan fisik dan psikis.

“Informasi yang kami terima, anak-anak diminta bangun pukul 04.00 WIB, tidur pukul 22.00 WIB, mengenakan pakaian militer, dibotaki, diajarkan baris-berbaris, dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Adhel berharap Komnas HAM segera mengusut program ini untuk memastikan apakah ada pelanggaran hak asasi manusia. Ia menilai pendekatan ini lebih mencerminkan “pemiliteran manusia” ketimbang pendidikan yang memanusiakan manusia.

Ia juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional, agar tetap sejalan dengan tujuan pendidikan dan tidak melibatkan institusi militer tanpa landasan hukum.

Baca juga :  Gelar Kegiatan Sosial di Bulan Ramadhan, Ketua DPRK Banda Aceh, Bagikan Seribu Takjil Kepada Warga

Tidak hanya ke Komnas HAM, Adhel juga berencana melaporkan kasus ini ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami mendesak Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta kepala daerah lain yang menerapkan kebijakan pembinaan siswa oleh TNI di barak militer,” tegasnya. (Amelia)