SuaraParlemen.co, Banda Aceh, 22 April 2025 – Dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, Anggota Komisi VI DPR RI, H. Ghufran Zainal Abidin, M.A., menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Aula Lantai 3 Gampong Batoh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Selasa (22/4).
Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan fondasi utama dalam menjaga keutuhan dan keragaman bangsa Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk anggota DPRA dan DPRK Aceh Besar, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, serta kalangan pemuda.
Dalam sambutannya, Ghufran menyampaikan bahwa masyarakat Aceh memiliki rekam jejak panjang dalam mengamalkan nilai-nilai Empat Pilar, khususnya semangat gotong royong dan toleransi.
“Pada dasarnya, masyarakat Aceh sudah menerapkan nilai-nilai gotong royong dan toleransi yang menjadi jiwa dari Empat Pilar Kebangsaan. Hal ini merupakan anugerah besar yang harus kita syukuri dan terus kita rawat bersama,” ujar Ghufran.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Aceh yang duduk di Komisi VI DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ghufran dikenal aktif memperjuangkan isu-isu ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM. Sosialisasi ini menjadi salah satu bentuk nyata keterlibatannya dalam kehidupan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan tetap menjadi landasan dalam pembangunan daerah.
Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan sesi Penyerapan Aspirasi Masyarakat bertema “Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan”. Hadir sebagai narasumber, Munardi Nazwar, ST – Wakil Ketua Umum KADIN Aceh sekaligus Area Vice President GENPRO – yang memaparkan berbagai tantangan dan peluang ekonomi daerah.
Dalam sesi ini, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan dan harapan terkait kondisi ekonomi. Ghufran menegaskan pentingnya mendengarkan suara rakyat sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan publik.
“Kami di DPR RI ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang dilahirkan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Karena itulah, penyerapan aspirasi seperti ini menjadi penting dan akan terus kami lakukan,” pungkasnya.
Acara ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat wawasan kebangsaan masyarakat serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. (Kjp)
Tinggalkan Balasan