SuaraParlemen.co, Tangsel – Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan, Dadang Darmawan, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel untuk lebih aktif dan terukur dalam menangani persoalan banjir yang masih kerap melanda sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Pondok Aren, Pamulang, dan kawasan lain yang rawan genangan air.
Hal ini ditegaskannya saat mengikuti Rapat Kerja Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025 bersama mitra kerja Komisi II, Senin pagi, 16 Juni 2025, di ruang Komisi DPRD Tangsel.
“Penanganan banjir ini tidak bisa lagi bersifat parsial. Harus ada langkah konkret yang terintegrasi, supaya masalah ini tidak jadi rutinitas tahunan tiap musim hujan,” tegas Dadang, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Tangsel.
Menurutnya, penanganan banjir membutuhkan sinergi lintas sektor. Ia menilai selama ini tindakan pemerintah masih bersifat sporadis dan belum menyasar akar persoalan, seperti buruknya drainase, minimnya normalisasi saluran, serta lemahnya pemetaan kawasan rawan.
“Kalau setiap tahun kita hanya bicara soal banjir tanpa progres yang jelas, kapan tuntasnya? Masyarakat butuh kepastian, bukan sekadar janji,” ucapnya dengan nada kritis.
Dadang juga menekankan pentingnya menjadikan isu banjir sebagai pembahasan lintas sektor dalam setiap forum koordinasi antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia berharap ada kebijakan yang menyeluruh dan berbasis data agar hasilnya benar-benar terasa oleh masyarakat.
“Daripada anggaran kita habiskan untuk membangun gedung-gedung megah, sementara warganya masih harus berenang tiap musim hujan, ini sangat memalukan. Tangsel membawa citra sebagai kota modern, tapi kenyataan di lapangan masih jauh dari itu,” tambahnya.
Sebagai penutup, Dadang mendesak agar ke depan tidak ada lagi perencanaan anggaran yang mengesampingkan kebutuhan infrastruktur dasar, terutama yang berkaitan dengan pencegahan banjir.
“Infrastruktur seperti drainase dan sistem pengendalian banjir harus jadi prioritas. Pemetaan wilayah rawan pun harus dilakukan secara akurat dan komprehensif agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” tutupnya. ©
Tinggalkan Balasan