SuaraParlemen.co, Jakarta – Kalangan pengusaha merespons rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Bob Azam, menilai rencana tersebut perlu disertai dengan kajian teknokratis yang komprehensif.
“Karena harus jelas dulu, apa yang sebenarnya mau dihapus? Masalahnya ada di mana? Apakah di sistemnya atau justru di implementasinya? Kalau hanya masalah implementasi, maka solusinya adalah memperbaiki pelaksanaannya. Tapi kalau memang sistemnya yang bermasalah, tentu perlu dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Bob kepada wartawan, Jumat (2/5).
Bob juga mengingatkan agar pemerintah belajar dari praktik outsourcing di negara lain seperti India dan Filipina. Menurutnya, India mendapatkan pekerjaan outsourcing di sektor teknologi dari negara lain, sementara Filipina bahkan menjadikan sektor ini sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonominya.
“Outsourcing juga punya potensi untuk memeratakan ekonomi karena pekerjaan bisa dibagi ke lebih banyak pihak. Kalau dihapus, bisa jadi kegiatan ekonomi hanya terkonsentrasi di satu pihak, dan ini bisa menghambat pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia,” tambah Bob.
Senada dengan Bob, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Sarman Simanjorang, menyebut penghapusan sistem outsourcing perlu didahului dengan diskusi dan kajian yang mendalam.
“Outsourcing ini juga bisa menjadi bagian dari materi pembahasan dalam RUU Ketenagakerjaan ke depan. Jadi, kalau ditanya apakah pengusaha setuju atau tidak, tentu masih perlu dialog lebih lanjut,” ujar Sarman.
Ia menambahkan bahwa isu ini harus dilihat secara adil dari dua sisi: perspektif dunia usaha dan juga dari sisi pekerja atau buruh.
“Pertanyaannya, yang mau dihapus itu bagian yang mana? Apakah pekerjanya, sektor usahanya, atau sistemnya secara keseluruhan? Karena pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan outsourcing sebenarnya juga merupakan bagian dari kebutuhan dunia usaha,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam pidato memperingati Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5), Presiden Prabowo menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia.
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya agar kita, tidak harus segera, tapi secepat-cepatnya bisa menghapus outsourcing,” tegas Prabowo dalam pidatonya. (Amelia)
Tinggalkan Balasan