SuaraParlemen.co, Takengon, 23 Mei 2025 – Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah, Susilawati, bersama Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, menunjukkan komitmen kuat dalam merespons aspirasi masyarakat dari Kecamatan Linge, Bintang, dan Ketol terkait konflik pengelolaan lahan dan kehutanan yang melibatkan PT Tusam Hutani Lestari (THL). Keduanya turut mendampingi perwakilan masyarakat dalam audiensi bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah, di Banda Aceh sebagai bentuk keseriusan menyelesaikan persoalan tersebut.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari forum diskusi yang digelar sehari sebelumnya, Kamis, 22 Mei 2025, di ruang kerja Bupati Aceh Tengah. Forum tersebut dihadiri oleh Mukim Linge, Ketua Forum Reje Kampung Kecamatan Linge, sejumlah tokoh masyarakat, serta perwakilan dari PT THL. Dalam diskusi tersebut, masyarakat menyampaikan keluhan terkait keterbatasan akses terhadap sumber daya alam dan ketidakpastian atas wilayah adat mereka.
Menanggapi hal itu, Bupati dan Wakil Ketua DPRK bersama Sekda dan unsur Forkopimda langsung bertolak ke Banda Aceh untuk memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dan Wakil Gubernur Aceh. Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Aceh, Kepala Bappeda Aceh, serta manajemen PT THL.
Dalam pertemuan tersebut, Susilawati secara tegas menyuarakan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, termasuk minimnya partisipasi warga dalam pengelolaan hutan serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Ia juga menawarkan sejumlah solusi konkret, seperti penyusunan peta partisipatif dan penguatan kelembagaan adat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Kami hadir sebagai wakil rakyat dan pemerintah daerah untuk memastikan suara masyarakat Linge didengar dan mendapat perhatian di tingkat provinsi,” tegas Susilawati di hadapan Wakil Gubernur dan jajaran.
Senada dengan itu, Bupati Haili Yoga menekankan bahwa penyelesaian masalah ini harus ditempuh melalui dialog dan koordinasi lintas lembaga dengan pendekatan yang adil dan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa Pemkab Aceh Tengah tidak akan tinggal diam dalam menyikapi persoalan rakyatnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah, menyambut baik aspirasi yang disampaikan dan berjanji akan menindaklanjutinya usai menunaikan ibadah haji. “Insya Allah, saya akan turun langsung ke Aceh Tengah untuk melihat kondisi masyarakat dan menyiapkan langkah-langkah yang sesuai,” ujarnya.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif Aceh Tengah dalam audiensi ini dinilai sebagai langkah strategis yang menunjukkan respons cepat dan koordinatif terhadap isu-isu masyarakat. Peran aktif Susilawati sebagai Wakil Ketua DPRK turut memperkuat posisi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi advokasi dan pengawasan yang berpihak pada rakyat.
Usai pertemuan, Susilawati kepada SuaraParlemen.co menegaskan bahwa DPRK Aceh Tengah akan terus mengawal proses penyelesaian konflik lahan tersebut. “Kami berkomitmen untuk memastikan hak masyarakat terlindungi secara hukum dan diakomodasi dalam kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Langkah proaktif yang diambil Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Tengah ini mendapat apresiasi dari para tokoh masyarakat Linge. Mereka menilai pendekatan kolaboratif antara dua lembaga daerah ini membawa harapan baru bagi penyelesaian konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun. (Kjp)
Tinggalkan Balasan