SuaraParlemen.co, Surabaya – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar hearing bersama sejumlah instansi terkait, antara lain Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Bapemkesra, Bappeda, serta Baznas Kota Surabaya, pada Senin (6/10).
Pertemuan ini membahas sinkronisasi dan efektivitas penyaluran bantuan bagi warga Surabaya, khususnya terkait tumpang tindih program bantuan antara Baznas dan Pemerintah Kota.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Johari Mustawan, menyoroti pentingnya sinergi dalam pelaksanaan program bantuan.
“Perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara Baznas dan Pemerintah Kota Surabaya agar bantuan yang diberikan bisa saling melengkapi satu sama lain,” ujar Johari.
Ia menjelaskan, kolaborasi dapat dilakukan dengan pembagian peran yang jelas — misalnya anggaran bersumber dari Baznas, sedangkan data penerima bantuan disiapkan oleh dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.
“Dengan begitu, bantuan akan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” tambahnya.
Selain itu, Johari juga menekankan pentingnya sosialisasi mengenai porsi penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang dapat disalurkan untuk warga Surabaya.
“Perlu disampaikan kepada masyarakat dan para mustahik mengenai prosentase bantuan yang bisa disalurkan melalui Baznas,” tuturnya.
Dalam bidang pendidikan, Bang Jo — sapaan akrab Johari — mengusulkan agar Baznas memberikan perhatian lebih kepada pelajar yang rentan putus sekolah karena faktor ekonomi.
“Menurut data, ada sekitar 12 ribu siswa di Surabaya yang rentan putus sekolah, sebagian besar karena alasan ekonomi. Misalnya, ada siswa SMK di Surabaya Barat yang hampir putus sekolah karena tidak memiliki biaya transportasi. Kasus seperti ini sebaiknya menjadi prioritas bantuan Baznas,” jelasnya.
Sementara itu, di sektor kesehatan, ia mendorong agar Baznas mengoptimalkan bantuan bagi warga yang tidak tercover BPJS.
“Masih ada warga yang harus berhutang ke sana kemari untuk biaya pengobatan. Mereka seharusnya menjadi prioritas penerima bantuan,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Bang Jo berharap ke depan Baznas Kota Surabaya dapat berbenah dan meningkatkan kinerja pelayanan sosialnya.
“Apa yang menjadi kekurangan di Baznas Kota Surabaya bisa kita perbaiki bersama, agar masyarakat tetap merasakan kemanfaatannya,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan