SuaraParlemen.co, Sorong – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung, menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun bukanlah sebuah pemotongan anggaran, melainkan kesempatan bagi daerah untuk mendapatkan tambahan dana. Menurutnya, daerah akan mendapat peluang untuk memperoleh dana lebih besar, asalkan mampu menyelaraskan program mereka dengan kebijakan nasional.
“Jadi ini justru daerah berpeluang mendapatkan tambahan dana. Asalkan mampu menyelaraskan programnya dengan kebijakan nasional,” ujar Tamsil dalam kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Senin, 10 Februari 2025.
Tamsil, yang juga merupakan mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan visi Asta Cita, yang mencakup pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kemandirian daerah. Ia menambahkan, meski total efisiensi anggaran nasional mencapai Rp306 triliun, sebesar Rp50,59 triliun berasal dari TKD. Namun, daerah tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh tambahan dana, asalkan program kerja mereka sejalan dengan prioritas pemerintah pusat.
Sebagai contoh, Tamsil menyoroti Papua Barat Daya yang memiliki potensi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Dengan mengoptimalkan sektor pariwisata, perikanan, kelautan, dan kehutanan, daerah ini bisa mengajukan proposal program yang selaras dengan prioritas nasional dan memperoleh lebih banyak anggaran untuk mendukung perekonomian daerah.
Tamsil juga menekankan pentingnya optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor-sektor potensial di Papua Barat Daya. Ia mengungkapkan bahwa kontribusi PNBP dari perikanan dan kehutanan masih jauh dari potensi yang sebenarnya. “Pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada, sehingga PNBP bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan,” ungkapnya.
Selain itu, dalam pertemuan dengan pejabat provinsi dan kabupaten se-Papua Barat Daya, Tamsil menyoroti tantangan utama dalam optimalisasi PNBP. Ia menyarankan agar ketergantungan terhadap sektor migas dan minerba dikurangi, dan potensi sektor lainnya, seperti perikanan dan kehutanan, lebih dimaksimalkan. “Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat, agar kebijakan nasional tetap relevan dengan kebutuhan dan kondisi di daerah,” tegasnya.
Tamsil juga mendorong Papua Barat Daya untuk menjadi proyek percontohan dalam optimalisasi PNBP berbasis ekonomi rendah karbon. Ia menyampaikan bahwa tren pembangunan global saat ini mengarah pada pertumbuhan berkelanjutan, yang seharusnya didukung dengan komitmen pembiayaan dari sektor-sektor ramah lingkungan. “Hal ini sejalan dengan visi kepemimpinan Presiden Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita,” tambah Tamsil.
Sebagai langkah konkret, Tamsil mengusulkan penyusunan roadmap untuk optimalisasi PNBP di Papua Barat Daya, yang mencakup pemanfaatan sektor perikanan dan kehutanan sebagai sumber utama pendapatan. Ia bahkan menyebut Papua Barat Daya sebagai masa depan Indonesia. “Dengan kekayaan alam yang melimpah, wilayah ini bisa menjadi pilar ketahanan ekonomi nasional. Namun, impian ini hanya dapat terwujud jika kebijakan negara berpihak kepada daerah dan PNBP dikelola secara akuntabel serta berkeadilan,” tutup Tamsil. (Amelia)
Tinggalkan Balasan