SuaraParlemen.co, Banda Aceh — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh menggelar serangkaian kegiatan konsolidasi dan peningkatan kapasitas kader di Ilona Boutique Hotel, Aceh Besar, Selasa (14/10/2025) sore.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan sosialisasi hasil Musyawarah Nasional (Munas) DPP PKS, dan dihadiri oleh Ketua DPW PKS Aceh Ismunandar, Sekretaris DPW Kasibun Daulay, Bendahara DPW Saifunsyah, serta seluruh jajaran pengurus wilayah.
Mengusung tema “Berkolaborasi & Bersinergi untuk Majukan Aceh,”PKS Aceh berfokus pada penguatan internal partai melalui pelatihan kader, rapat pleno bidang-bidang, dan sosialisasi hasil Munas, sebagai langkah strategis menghadapi dinamika politik di Aceh.
Ketua DPW PKS Aceh, Ismunandar, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen PKS untuk berkhidmat dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Pelatihan dan peningkatan kapasitas ini dilakukan agar seluruh kader PKS Aceh memiliki visi dan misi yang sama dalam bekerja untuk masyarakat. Kami siap berkolaborasi dan bersinergi dengan semua pihak demi memajukan Aceh,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, PKS Aceh siap berjalan seiring dengan arah kebijakan pemerintahan Muzakir Manaf dan Fadhlullah, dalam mengawal program-program yang berpihak pada rakyat.
Sementara itu, Sekretaris DPW PKS Aceh, Kasibun Daulay, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi internal dan evaluasi program kerja di setiap bidang agar berjalan efektif dan efisien, sejalan dengan amanat Munas DPP PKS.
“Presiden PKS, Almuzammil Yusuf, selalu menekankan agar seluruh kader bekerja dengan prinsip Bersih, Peduli, dan Profesional. Karena itu, baik di legislatif maupun eksekutif, PKS harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama,” tegas Kasibun, yang juga seorang advokat.
Melalui kegiatan ini, PKS Aceh berharap dapat melahirkan kader-kader yang solid, cerdas, dan siap memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dengan penguatan kapasitas dan semangat kolaborasi, PKS Aceh optimis mampu merumuskan kebijakan yang responsif terhadap persoalan aktual serta efektif dalam mengawal pembangunan daerah. (Kjp)
Tinggalkan Balasan