SuaraParlemen.co, Surabaya — Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi penyusunan APBD 2026 bersama sejumlah dinas terkait, Kamis (16/10). Dalam rapat tersebut, anggota Komisi D dari Fraksi PKS, Johari Mustawan, menyoroti program Beasiswa Pemuda Tangguh yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya.
Johari atau yang akrab disapa Bang Jo menyarankan agar Disbudporapar melakukan verifikasi ulang jumlah penerima beasiswa Pemuda Tangguh untuk tahun 2026. Program ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan visi “Satu Keluarga Satu Sarjana.”
“Awalnya, beasiswa Pemuda Tangguh direncanakan untuk 24.000 penerima, dari sebelumnya 5.500. Namun setelah diverifikasi, ternyata jumlah riilnya sekitar 15.500 orang,” jelas Bang Jo.
“Dari 15.500 penerima itu, perlu ada sosialisasi dan koordinasi ulang antara Disbudporapar sebagai pelaksana dengan Bappedalitbang,” tambahnya.
Bang Jo menilai masih terdapat kurangnya komunikasi antarinstansi mengenai data penerima beasiswa dan rencana pelaksanaan program di tahun anggaran 2026.
“Ini perlu diklarifikasi. Apakah targetnya tetap 24.000 mahasiswa atau hanya 15.500? Termasuk rencana kerja sama dengan kampus swasta juga harus diperjelas,” tegasnya.
Oleh karena itu, Bang Jo merekomendasikan agar Disbudporapar menunda pembahasan beasiswa sampai dilakukan koordinasi ulang dengan Bappedalitbang Kota Surabaya.
Dalam APBD 2026, alokasi anggaran untuk beasiswa Pemuda Tangguh diperkirakan mencapai Rp125 miliar untuk 24.000 mahasiswa. Pemerintah kota berencana menanggung biaya UKT sebesar Rp2.500.000 per mahasiswa. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian dengan data sebelumnya yang menunjukkan UKT berkisar antara Rp4.000.000 hingga Rp5.000.000.
“Perlu kejelasan, apakah selisih antara Rp2,5 juta dengan Rp4 juta atau Rp5 juta itu akan tetap ditanggung Pemkot, atau dibebankan kepada mahasiswa penerima beasiswa. Sampai saat ini belum ada kejelasan,” ujar politisi PKS tersebut.
Menutup pembahasan, Bang Jo menegaskan bahwa Komisi D DPRD Surabaya akan meminta klarifikasi langsung kepada Pemerintah Kota terkait pelaksanaan Beasiswa Pemuda Tangguh tahun 2026.
“Kami berharap tidak ada perbedaan antara apa yang dijanjikan kepada masyarakat dengan realisasi di lapangan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan