SuaraParlemen.co, Jakarta – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak untuk menindaklanjuti dugaan pemalakan yang terjadi di proyek PT Chandra Asri Alkali (PT CAA) di Cilegon, Banten. Dugaan tersebut melibatkan oknum dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon.
Pertemuan tersebut melibatkan Pemerintah Daerah Banten, Polda Banten, perwakilan Kadin, serta direksi PT Chandra Asri. Menurut Todotua, langkah ini diambil atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rosan Roeslani.
“Pertemuan ini diinisiasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi karena kami mendapat perintah dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri untuk memfasilitasi penyelesaian insiden yang terjadi di wilayah Cilegon,” ujar Todotua dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).
Todotua menegaskan bahwa pemerintah sangat menyesalkan insiden yang terjadi di salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Pemerintah juga akan menyerahkan penanganan kasus ini kepada pihak Polda Banten.
Ia mengingatkan bahwa investasi merupakan kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Oleh karena itu, kondusivitas iklim investasi dalam negeri harus dijaga sepenuhnya.
“Beberapa bulan terakhir kita mendengar berbagai aksi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat maupun organisasi yang meresahkan dan mengganggu iklim investasi,” jelasnya.
“Kasus yang terjadi di Chandra Asri menjadi tonggak penting bagi pemerintah, khususnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi, untuk menyikapi persoalan seperti ini secara komprehensif dan tegas,” sambungnya.
Sebelumnya, viral di media sosial unggahan video dari akun X @Nenk** yang memperlihatkan pertemuan antara sejumlah pihak yang diduga berasal dari Kadin Cilegon dan ormas setempat dengan perwakilan Chengda Engineering Co, kontraktor proyek pembangunan pabrik CA-EDC milik Chandra Asri.
Dalam video tersebut, tampak seorang pria berbaju putih meminta jatah proyek dengan nilai fantastis.
“Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas. Rp 5 triliun untuk Kadin, Rp 3 triliun untuk Kadin,” ujar pria yang mengaku sebagai anggota Kadin Cilegon, dikutip Selasa (13/5/2025). (Amelia)
Tinggalkan Balasan