SuaraParlemen.co, Jakarta – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, membantah kabar yang menyebutkan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anwar menegaskan bahwa kedua organisasi tersebut tidak terlibat dalam politik praktis.

“Sehubungan dengan beredarnya berita bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung pemakzulan Saudara Gibran sebagai Wakil Presiden, maka perlu saya jelaskan bahwa MUI dan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis,” ujar Anwar Abbas dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

Anwar menegaskan bahwa desakan untuk memakzulkan Wakil Presiden merupakan ranah politik praktis yang bukan menjadi urusan MUI dan Muhammadiyah.

“Masalah adanya desakan untuk memakzulkan Wakil Presiden itu jelas sudah masuk ke ranah politik praktis, dan itu bukan merupakan urusan MUI dan Muhammadiyah,” sambungnya.

Menurut Anwar, urusan seperti itu merupakan wilayah para politisi dan partai politik. Ia mempersilakan pihak-pihak yang memiliki aspirasi politik untuk menyuarakannya, namun menegaskan bahwa MUI dan Muhammadiyah tidak akan ikut campur.

“Itu urusan partai politik dan para politisi yang ada di Senayan. Silakan saja mereka untuk berbuat yang terbaik menurut mereka bagi perjalanan bangsa ini ke depannya,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa fokus utama MUI dan Muhammadiyah adalah mengawal kebijakan pemerintah demi kesejahteraan rakyat, sekaligus mendorong agar nilai-nilai agama dan budaya tetap dijunjung tinggi sesuai amanat Pancasila dan konstitusi.

“Yang menjadi concern MUI dan Muhammadiyah adalah bagaimana pemerintah, terutama Presiden dan Wakil Presiden, bisa berbuat baik dan terbaik bagi bangsa dan negara ini, sehingga rakyat bisa hidup dengan aman, tenteram, damai, sejahtera, dan bahagia serta bisa hidup dalam suasana yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, dan ajaran agama seperti yang telah diamanatkan oleh Pancasila dan konstitusi,” tegasnya.

Baca juga :  Ironi di Balik Ambisi Susu Gratis Prabowo

Latar Belakang Tuduhan

Pernyataan bahwa MUI dan Muhammadiyah terlibat dalam gerakan pemakzulan Gibran sebelumnya disampaikan oleh Letjen TNI (Purn) Suharto dalam sebuah diskusi televisi. Ia menyebut Forum Purnawirawan Prajurit TNI pernah bertemu dengan Habib Rizieq Shihab dan diundang oleh MUI serta Muhammadiyah, dan bahwa kedua organisasi itu turut memberi dukungan.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga telah merilis 8 poin tuntutan sebagai bentuk pernyataan sikap terhadap kondisi politik nasional. Surat tersebut ditandatangani oleh sejumlah jenderal purnawirawan dan diketahui oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Delapan Tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI

  1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar hukum dan tata pemerintahan.
  2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih (Asta Cita), kecuali proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
  3. Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dianggap merugikan rakyat dan merusak lingkungan.
  4. Menghentikan masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok dan memulangkan yang sudah ada ke negara asalnya.
  5. Melakukan penertiban pertambangan yang tidak sesuai UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3.
  6. Mereshuffle menteri yang diduga terlibat korupsi serta menindak pejabat yang masih memiliki konflik kepentingan dengan mantan Presiden Joko Widodo.
  7. Mengembalikan fungsi Polri sebagai penjaga Kamtibmas di bawah Kemendagri.
  8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK soal Pasal 169 Huruf Q UU Pemilu dianggap melanggar hukum. (Amelia)