SuaraParlemen.co, Bandar Lampung – Kenaikan harga LPG 3 kilogram menuai perhatian luas. Menanggapi kebijakan ini, Yusnadi, Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS dan Aleg Dapil Lampung Timur, menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak yang dirasakan masyarakat.
Menurut Yusnadi, kenaikan harga LPG 3 kg akan memberikan tekanan besar pada masyarakat miskin, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta sektor informal.
“Kami meminta pemerintah untuk transparan terkait dasar kebijakan kenaikan harga LPG 3 kg. Apakah ini akibat lonjakan harga gas internasional, subsidi yang dianggap tidak efektif, atau pertimbangan fiskal lainnya? Masyarakat berhak tahu alasan di balik kebijakan ini,” tegas Yusnadi dalam keterangan tertulisnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terkait dampak kebijakan ini.
“Kenaikan ini bukan hanya persoalan harga, tetapi soal keberlanjutan ekonomi rakyat kecil yang sangat bergantung pada LPG 3 kg,” imbuhnya.
Yusnadi juga menegaskan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah daerah.
“Kami akan memastikan suara rakyat terdengar dan memperjuangkan kebijakan yang lebih adil,” tambahnya.
Langkah Konkret untuk Meringankan Beban Rakyat
Untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kenaikan harga LPG, Yusnadi mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan:
1. Advokasi Subsidi Tepat Sasaran
“Subsidi LPG 3 kg harus benar-benar sampai kepada masyarakat miskin,” kata Yusnadi. Ia mengusulkan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lebih terintegrasi untuk memastikan distribusi subsidi berjalan akurat dan tepat sasaran.
2. Mendorong Skema Bantuan Langsung Tunai (BLT)
“Jika kenaikan harga tidak dapat dihindari, pemerintah harus memberikan kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin untuk mengurangi dampaknya,” ujarnya.
3. Program Konversi ke Energi Alternatif
Yusnadi mendorong percepatan program konversi ke energi alternatif, seperti kompor listrik bersubsidi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, sebagai solusi jangka panjang.
4. Dialog dan Mediasi
“Kami akan memfasilitasi dialog antara pemerintah, distributor, dan perwakilan masyarakat untuk mencari solusi yang komprehensif dan dapat diterima semua pihak,” jelas Yusnadi.
5. Pantau dan Evaluasi Implementasi
DPRD Lampung berkomitmen mendorong pembentukan tim pemantauan untuk memastikan distribusi LPG 3 kg tetap lancar dan menghindari spekulasi harga di tingkat distributor.
6. Peningkatan Pendapatan Rakyat sebagai Solusi Jangka Panjang
Lebih jauh, Yusnadi mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat program-program yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini mencakup pelatihan keterampilan, insentif usaha mikro, dan pembukaan lapangan kerja baru. “Kenaikan harga bukan hanya tentang bagaimana meringankan dampaknya, tetapi juga memastikan rakyat memiliki daya beli yang cukup,” tutupnya.
Dengan langkah-langkah ini, Yusnadi berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tidak hanya adil, tetapi juga berpihak pada masyarakat kecil dan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ia menegaskan pentingnya transparansi, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat dalam menghadapi tantangan ini.
Tinggalkan Balasan