SuaraParlemen.co, Jakarta – Keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur masih menjadi perbincangan hangat setelah pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada dana yang dikeluarkan untuk pembangunan IKN pada tahun ini.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan IKN tidak perlu dipertanyakan. Menurutnya, Otorita IKN (OIKN) telah memastikan bahwa pembangunan akan terus dilanjutkan. Eddy juga mengimbau agar semua pihak tidak terjebak dalam polemik terkait kelanjutan pembangunan IKN.
“Mari kita ikuti arahan Presiden Prabowo yang sudah menyampaikan bahwa fokus utama saat ini adalah penyelesaian pembangunan kantor legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya,” ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).
Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy meyakini bahwa Prabowo akan mengambil keputusan terbaik terkait pembangunan IKN. Ia percaya, Prabowo telah mempertimbangkan berbagai faktor secara matang dan terukur.
“Tantangannya sekarang adalah implementasi di jajaran pemerintahan. Penting untuk fokus mengikuti semua arahan Presiden Prabowo tanpa kecuali,” tambahnya.
Eddy juga berbagi pengalamannya setelah berkunjung ke IKN beberapa waktu lalu. Ia mengungkapkan bahwa perkembangan pembangunan IKN berjalan sangat cepat, dan ia optimis pembangunan IKN akan terus berlanjut serta menjadi terobosan penting dalam pemerataan pembangunan di Indonesia.
Di sisi lain, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan IKN tahun ini belum terealisasi. “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Anggaran kita diblokir semua, jadi belum bisa tanya progres,” kata Dody setelah Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Namun, Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, membantah tuduhan bahwa pembangunan IKN terhenti. Ia memastikan bahwa progres pembangunan IKN tetap berjalan meskipun ada isu pemangkasan anggaran besar-besaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.
“Program pembangunan IKN tahap II (2025-2029) bertujuan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028,” ujar Troy.
Troy menambahkan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap II sesuai arahan Presiden terdiri dari Rp 48,8 triliun dari APBN dan Rp 60,93 triliun dari KPBU. Selain itu, investasi swasta yang akan masuk pada 2025 per Februari tercatat sebesar Rp 6,49 triliun.
Pembangunan IKN terus menjadi fokus pemerintah, meskipun ada tantangan anggaran yang harus dihadapi. Dukungan semua pihak dan implementasi yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan proyek ambisius ini. (Amelia)
Tinggalkan Balasan