SuaraParlemen.co, Jakarta – Kasus perundungan kembali mencoreng dunia pendidikan kedokteran di Indonesia. Kali ini, dugaan perundungan fisik hingga pemerasan terjadi dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), dan mencuat ke publik setelah diungkap anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama alias Uya Kuya, dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4).
Dikutip dari akun Instagram resmi Partai Amanat Nasional (PAN), Uya mengungkap bahwa kasus ini terjadi di PPDS Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung. Korbannya, Wildan Ahmad Furkon, adalah mantan dokter PPDS spesialis ortopedi yang mengaku mengalami berbagai bentuk perundungan dari para seniornya.
“Wildan sampai keluar dari program spesialis ortopedi karena perundungan fisik. Setiap malam dia disuruh berdiri dengan satu kaki selama tiga jam, push-up, jalan jongkok, merangkak, bahkan mengangkat kursi lipat lengkap dengan mejanya selama satu jam,” ungkap Uya.
Lebih parah lagi, Wildan juga mengaku diperas hingga Rp500 juta untuk membiayai kebutuhan pribadi senior, termasuk servis mobil, clubbing, hingga hiburan lainnya.
“Total pengeluaran untuk biaya entertain para senior selama tiga semester mencapai Rp500 juta. Ini sangat tidak manusiawi,” tegas Uya.
Wildan juga menjadi korban kekerasan saat meminta izin pulang karena istrinya melahirkan. Bukannya diberi toleransi, ia justru dihukum.
“Dia dihukum tinggal di rumah sakit selama sebulan tanpa boleh keluar. Bahkan ia didorong, ditampar, dan dipukul di toilet rumah sakit. Setelah speak up, hingga kini belum ada tindakan tegas dari pihak rumah sakit maupun kampus,” tambah Uya.
Kasus serupa juga terjadi di PPDS Universitas Gadjah Mada (UGM). Korbannya adalah Marcel, dokter PPDS ortopedi UGM, yang juga memutuskan keluar dari pendidikan karena mengalami kekerasan.
“Marcel dilempari botol, ditampar, dipukul, dan dipersekusi dalam ruangan sempit oleh para senior atas perintah kepala residen. Ironisnya, salah satu pelaku kini menjadi menantu rektor,” ungkap Uya lagi.
Dugaan perundungan di PPDS ini menambah daftar panjang kekerasan sistemik yang terjadi dalam dunia pendidikan kedokteran Indonesia. DPR mendesak Kementerian Kesehatan dan institusi pendidikan terkait segera mengambil tindakan tegas demi mencegah jatuhnya korban berikutnya. (Amelia)
Tinggalkan Balasan