SuaraParlemen.co, Surabaya – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan, menegaskan pentingnya penetapan target capaian (outcome) yang konkret dan terukur dalam penyusunan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) tahun 2026.
Hal ini disampaikan Johari, yang akrab disapa Bang Jo, dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2026, pada Rabu (15/10).
Program Harus Sejalan dengan RPJMD
Bang Jo menegaskan bahwa setiap program yang disusun DP3APPKB harus selaras dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia mencontohkan, penurunan angka perceraian yang menjadi isu strategis tahun 2025 perlu disertai indikator capaian yang jelas hingga akhir 2026.
“Tempat pelayanan publik bagi lansia, perempuan, dan anak-anak harus memiliki target yang jelas. Sekolah-sekolah juga perlu memperhatikan desain bangunan yang ramah anak. Anggaran harus diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar pelaksanaan kegiatan,” tegas Bang Jo.
Menurutnya, setiap program harus memberikan dampak langsung terhadap dua hal utama: arah kebijakan RPJMD dan keberhasilan program yang spesifik dan realistis.
Soroti Program Sekolah Lanjut Usia Tangguh
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Sekolah Lanjut Usia Tangguh (Selantang).
Bang Jo menilai, program ini perlu memiliki indikator yang lebih strategis, seperti peningkatan angka harapan hidup lansia dari 75 tahun menjadi 77 tahun pada 2029. Target tersebut, jelasnya, sejalan dengan visi RPJMD Kota Surabaya menuju 2045 yang menargetkan usia harapan hidup mencapai 85 tahun.
Evaluasi Program Seremonial
Meskipun terjadi penurunan anggaran sekitar Rp1,6 miliar akibat penggabungan sejumlah program, Bang Jo menilai masih terdapat banyak kegiatan yang bersifat seremonial dan perlu dievaluasi. Ia mempertanyakan efektivitas kegiatan tersebut dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Surabaya.
Dorong Integrasi dan Pemberdayaan
Lebih lanjut, Bang Jo menekankan pentingnya integrasi program pengendalian penduduk dengan upaya peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi perempuan prasejahtera.
“Kami ingin melihat dampak nyata dari program PKK, akseptor KB, hingga pemberdayaan perempuan terhadap kesejahteraan warga. Program jangan hanya berjalan, tapi harus memberikan manfaat langsung,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan program pencegahan perkawinan anak serta penegakan aturan jam malam bagi anak-anak untuk menekan angka anak yang berkeliaran pada malam hari.
Fokus pada Dampak Nyata
Menutup pernyataannya, Bang Jo menegaskan bahwa seluruh program DP3APPKB harus memberikan dampak nyata bagi kelompok rentan, terutama perempuan, anak, dan lansia.
“Kita tidak bisa lagi hanya bicara soal kegiatan, tapi harus bicara hasil. Program-program ini harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang pembangunan Kota Surabaya,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan