SuaraParlemen.co, Jawa Barat, 26 Februari 2025 – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengusulkan penerapan kurikulum wajib militer di tingkat SMA/SMK. Rencana ini muncul sebagai upaya untuk menanggulangi kenakalan remaja yang disebabkan oleh pengaruh geng motor dan premanisme di Tanah Pasundan.
Mengutip detikEdu, Dedi Mulyadi mengusulkan agar para remaja yang terlibat dalam balap liar, geng motor, dan aksi premanisme diwajibkan mengikuti pelatihan militer. Kurikulum ini juga akan diterapkan di SMA/SMK sebagai bagian dari pendidikan bela negara.
“Rencananya, mereka yang tertangkap karena balapan liar, terlibat geng motor, atau terlibat dalam perkelahian antarpemuda dan antarsiswa akan dimasukkan ke dalam wajib militer. Saya juga berencana memasukkan kurikulum wajib militer ke dalam pendidikan SMA untuk membentuk karakter bela negara,” ujar Dedi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025. Pernyataannya ini disiarkan melalui kanal YouTube Gubernur Jabar dan dikutip pada Jumat (21/2/2025).
Respons Fraksi PPP DPRD Jabar
Wacana ini mendapat tanggapan dari Fraksi PPP DPRD Jabar. Secara garis besar, mereka mendukung ide tersebut, asalkan didahului dengan kajian yang matang.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar, Zaini Shofari, dalam pernyataannya menyinggung pengalamannya saat menonton langsung dua pertandingan Persib Bandung di Piala Presiden 2015 dan 2016 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Ia mengenang bagaimana situasi saat itu cukup mencekam karena Persib bermain di kandang rival bebuyutannya, Persija. Namun, berkat pengelolaan dan pengamanan yang baik, pertandingan berlangsung aman dan kondusif.
“Pada 2015 saya menonton Piala Indonesia, Persib melawan Sriwijaya. Persib menang 2-0 di GBK, kandangnya Macan Kemayoran,” ujar Zaini pada Rabu (26/2/2025).
“Tahun 2016, saya kembali menonton Piala Indonesia Torabika, di mana Persib kalah dari Arema Cronus 0-2. Meskipun mencekam, pertandingan tetap berlangsung aman karena ada pengendalian, pengelolaan, dan pengamanan yang baik,” tambahnya.
Menurut Zaini, kurikulum wajib militer bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan angka kenakalan remaja. Ia meyakini bahwa penerapan ini dapat berdampak positif, terutama di wilayah-wilayah yang rawan geng motor, sehingga keamanan bisa lebih terjaga di masa depan.
“Jika wajib militer, khususnya kurikulum wajib militer, hadir di setiap SMA atau SMK, saya yakin adanya pengendalian, pengamanan, dan perhatian khusus dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman,” tuturnya.
Namun, Zaini menekankan bahwa kebijakan ini harus melalui kajian yang matang. Menurutnya, perlu melibatkan para ahli dan DPRD Jabar dalam proses pembahasannya.
“Menteri Pendidikan Nadiem Makarim saja membutuhkan waktu lama untuk mengkaji Kurikulum Merdeka hingga akhirnya diterapkan pada 2022. Maka, semangat baru dari gubernur terpilih harus kita hormati dan hargai. Namun, kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD Jabar, harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (Amelia)
Tinggalkan Balasan