SuaraParlemen.co, Tangsel – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tangerang Selatan menyoroti berbagai persoalan strategis dalam Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Pandangan tersebut disampaikan langsung oleh anggota Fraksi PKS, Nusaibah Jazuli, dalam Rapat Paripurna yang digelar Rabu siang, 9 Juli 2025, di Ruang Paripurna DPRD Kota Tangsel.
Menurut Nusaibah, perubahan APBD tahun 2025 merupakan momentum penting untuk menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan dengan dinamika fiskal dan kebutuhan riil masyarakat. “Kami melihat ini sebagai instrumen penting untuk merespons realitas sosial ekonomi yang berkembang,” ujarnya usai rapat.
Fraksi PKS secara tegas mendorong penguatan konsolidasi fiskal dan efisiensi belanja daerah. Mereka menekankan bahwa setiap alokasi anggaran harus diarahkan pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Fungsi pengawasan harus diperkuat agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat,” tegas Nusaibah.Dalam hal pelayanan dasar, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah mempercepat program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM. Selain itu, peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi sorotan utama, terutama dalam hal perbaikan infrastruktur sekolah dan layanan Puskesmas.
Isu kesejahteraan tenaga kerja non-ASN turut menjadi perhatian. Fraksi PKS mendesak adanya perhatian lebih terhadap insentif dan jaminan sosial bagi guru honorer, relawan kebencanaan, serta tenaga non-ASN lainnya yang selama ini masih belum mendapat perlindungan memadai.
Di sektor pembangunan fisik, Fraksi PKS menekankan pentingnya percepatan penyelesaian infrastruktur yang sempat tertunda, seperti jalan lingkungan, saluran drainase, lampu penerangan jalan umum (PJU), serta penataan kawasan kumuh dan daerah rawan banjir.
Program pengelolaan sampah dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) juga mendapat sorotan. “Kota ini butuh langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan lingkungan yang sudah terlalu lama dibiarkan,” ujar Nusaibah.Di bidang tata kelola pemerintahan, Fraksi PKS mendorong percepatan program smart city, digitalisasi layanan publik, serta transparansi dan partisipasi dalam pengawasan anggaran. Penguatan aplikasi pelayanan publik juga dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan.
Menyangkut isu lingkungan dan ketahanan kota, Fraksi PKS mengusulkan program adaptasi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya air, serta konservasi lingkungan. Bahkan, mereka mengusulkan insentif bagi warga yang terlibat aktif dalam pelestarian lingkungan hidup.
Tak hanya itu, Fraksi PKS mengingatkan bahwa sejumlah persoalan klasik di Kota Tangsel belum menunjukkan perbaikan signifikan, seperti kesenjangan infrastruktur, kemacetan, tata ruang yang semrawut, hingga krisis lingkungan.“Kami berharap perubahan APBD 2025 menjadi momentum untuk mempercepat pemulihan ekonomi lokal, memperkuat keadilan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup warga,” pungkas Nusaibah.
Sebagai penutup, Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat dan menjawab tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan