SuaraParlemen.co, Jambi – Senin malam, 28 Juli 2025 Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang berlangsung hingga larut malam, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2025–2029 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Penyampaian tersebut dibawakan oleh politisi muda Rendra Usman Ermulan dari Fraksi PKS. Dalam orasinya yang lugas namun tetap santun, Rendra menegaskan bahwa Fraksi PKS mendukung pembangunan yang berkeadilan, namun menuntut arah dan dampak yang jelas terhadap masyarakat luas, terutama rakyat kecil.
“Fraksi PKS mendukung penuh pembangunan yang berkeadilan. Tapi pembangunan itu harus jelas arah dan dampaknya. Harus hadir untuk rakyat kecil, bukan hanya elitis dan seremonial,” tegas Rendra di hadapan Gubernur, Pimpinan DPRD, serta seluruh anggota paripurna.
Sorotan Kritis dan Aspiratif Fraksi PKS terhadap Program Strategis Daerah:
1. Pro Jambi Cerdas
FPKS menyoroti efektivitas bantuan pendidikan bagi siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu, serta program beasiswa S1–S3 yang dinilai masih belum menyentuh sasaran secara merata. Selain itu, pelaksanaan SPBM 2025 disebut masih menimbulkan praktik pungutan liar yang harus segera diberantas.
2. Pro Jambi Sehat
Fraksi menekankan perlunya prioritas pada layanan kesehatan dasar. Masalah keterbatasan fasilitas kelas 3 RSUD Raden Mattaher menjadi perhatian, termasuk ketersediaan ruang rawat dan subsidi BPJS yang harus ditingkatkan.
3. Pro Jambi Tangguh
Dukungan untuk UMKM, program life skill bagi milenial, serta perlindungan bagi tenaga kerja rentan menjadi sorotan penting. FPKS juga meminta kejelasan syarat dan ketentuan atas program kredit murah bagi petani dan nelayan.
4. Pro Jambi Responsif
FPKS mengkritisi kurangnya efektivitas insentif untuk Babinsa dan Babinkamtibmas, serta upaya pencegahan narkoba yang dinilai belum maksimal. Koordinasi antarinstansi dianggap perlu diperkuat agar mampu mengatasi masalah sosial secara menyeluruh.
5. Pro Jambi Agamis
Transparansi alokasi bantuan umrah untuk guru ngaji, honorarium guru madrasah dan pesantren, serta program satu desa satu hafidz Qur’an menjadi poin penting yang diangkat Fraksi PKS.
6. RPJMD & Infrastruktur Fisik
Pembangunan infrastruktur fisik, khususnya Jalan Padang Lamo, disebut harus menjadi prioritas dalam RPJMD 2025–2029 mengingat urgensinya bagi konektivitas dan pertumbuhan wilayah.
7. Pengawasan Proyek Multiyears
FPKS menyoroti sejumlah proyek multiyears yang dinilai belum transparan, seperti tambahan anggaran Rp13,5 miliar untuk Islamic Center dan Rp500 juta untuk Stadion Swarna Bumi Pijoan. Fraksi menuntut keterbukaan dan pelaporan yang akuntabel.
8. Isu ASN dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penggantian 13 ASN yang dianggap belum sesuai prosedur menjadi perhatian Fraksi, yang meminta penjelasan atas mekanisme dan dasar hukum yang digunakan. Sementara itu, penurunan PAD selama tiga tahun terakhir dinilai memprihatinkan. FPKS mendorong penggalian potensi PAD baru untuk mendukung belanja pembangunan.
9. Pengentasan Kemiskinan
Tingginya angka kemiskinan mendorong Fraksi PKS mengusulkan pembukaan lapangan kerja secara luas dan pemberdayaan petani melalui program konkret yang berkelanjutan.
“Kami membawa suara masyarakat yang lelah dengan janji. Fraksi PKS ingin memastikan bahwa anggaran benar-benar menjadi jalan perubahan, bukan sekadar formalitas perencanaan,” pungkas Rendra.
Dengan pemandangan umum ini, Fraksi PKS menunjukkan posisinya sebagai mitra kritis yang konstruktif dalam pembangunan Provinsi Jambi, dengan fokus pada keadilan sosial, efisiensi anggaran, dan transparansi tata kelola pemerintahan.
Tinggalkan Balasan