Fraksi PKS DPRD Lampung Peringati Hardiknas 2025: Meneropong Masa Depan Lampung dalam Perspektif Pendidikan

SuaraParlemen.co, Bandar Lampung, 2 Mei 2025 — Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung menggelar diskusi publik bertajuk “Meneropong Masa Depan Lampung dalam Perspektif Pendidikan”, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung, Jumat (2/5).

Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, dan dilanjutkan dengan pidato kunci dari Ketua DPW PKS Lampung, Ahmad Mufti Salim. Dalam pidatonya, Mufti Salim menekankan pentingnya visi pendidikan yang berlandaskan nilai keimanan, akhlak mulia, serta berorientasi pada daya saing daerah menuju Lampung Emas 2045.

“Kami di PKS memiliki platform pembangunan yang merujuk pada cita-cita para pendiri bangsa, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini menjadi rujukan kami dalam merumuskan kebijakan publik,” ujar Mufti.

Diskusi ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, antara lain:

Thomas Ameriko – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

Hendra Putra – Ketua MKKS SMA Negeri Lampung

Prof. Dr. Abdurrahman – Akademisi Universitas Lampung

Diskusi dipandu oleh Muhamad Ghofur, Bendahara Fraksi PKS DPRD Lampung, yang turut menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam memajukan pendidikan di Lampung.

Beberapa isu utama yang dibahas mencakup angka putus sekolah, kualitas tenaga pendidik, pemerataan akses pendidikan, serta keterkaitan pendidikan dengan dunia industri dan pembangunan SDM lokal. Data menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Lampung baru mencapai 8,36 tahun, sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) berada di angka 13,21 tahun, menjadikan Lampung salah satu provinsi dengan capaian pendidikan terendah di Sumatera.

Angka putus sekolah di jenjang SMP dan SMA juga masih tinggi, sementara kompetensi guru dinilai belum memenuhi standar nasional.

Fraksi PKS menegaskan komitmennya dalam mendorong implementasi progresif Pasal 31 UUD 1945, termasuk alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD dan pengembangan sistem pendidikan yang berakar pada nilai keimanan dan akhlak.

Diskusi ini juga memperkuat pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku pendidikan, legislatif, dan sektor swasta dalam membangun masa depan pendidikan yang inklusif dan berdaya saing.

“Pendidikan bukan hanya soal angka dan bangunan sekolah, tapi tentang membangun manusia Lampung yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing global,” tutup Ade Utami Ibnu.