SuaraParlemen.co, Jakarta – Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengungkapkan bahwa pihaknya akan memanggil Pertamina pada 12 Maret 2025 untuk membahas kasus korupsi pengoplosan Pertamax dengan Pertalite.

“Kasus Pertamina ini mengagetkan kita semua. Kemarin teman-teman Komisi XII sudah lebih dulu memanggil Pertamina, jadi kami juga akan melakukan pemanggilan pada 12 Maret mendatang,” ujar Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Fokus Pemanggilan

Andre menjelaskan bahwa Komisi VI DPR akan menyoroti perkembangan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak dan produksi kilang, khususnya terkait pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax.

Selain itu, Komisi VI DPR juga akan menanyakan kesiapan Pertamina dalam menghadapi Lebaran tahun ini.

“Ada dua fokus utama. Pertama, perkembangan kasus korupsi. Kedua, kesiapan Pertamina dalam menghadapi Lebaran,” kata politikus Partai Gerindra tersebut.

Kerugian Negara Capai Rp 197,3 Triliun

Kasus ini terjadi dalam lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 197,3 triliun. Sebanyak enam orang dari PT Pertamina Subholding serta tiga broker telah ditetapkan sebagai tersangka.

Tersangka dan Modus Operandi

Di antara tersangka, terdapat Maya Kusmaya (MK), Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, serta Edward Corne (EC), VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa keduanya terlibat dalam praktik pengoplosan BBM.

“Hasil penyidikan menunjukkan bahwa RON 90 (Pertalite) atau yang lebih rendah, seperti RON 88 (Premium), di-blending (dioplos) dengan RON 92 (Pertamax) dan kemudian dipasarkan sebagai RON 92,” ujar Abdul Qohar, dikutip dari Antara, Kamis (27/2/2025).

Baca juga :  Pernyataan Sikap Pusat Advokasi Hukum dan HAM Indonesia Cabang Surabaya Terkait Dugaan Kekerasan terhadap Advokat

Kasus ini terus didalami, dan hasil sidang DPR pada 12 Maret 2025 diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. (Amelia)