SuaraParleme.co, Jakarta – Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, menegaskan pentingnya kerja sama antara DPD RI dengan Ombudsman RI dalam menjaring aspirasi serta meningkatkan kolaborasi kedua lembaga. Usulan kerja sama ini disambut baik oleh Sultan karena diyakini dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Kami berharap kerja sama ini juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Sultan saat menerima delegasi Ombudsman RI di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Kolaborasi untuk Evaluasi dan Pemantauan Pelayanan Publik
Sultan menambahkan bahwa kerja sama ini akan mencakup evaluasi dan pemantauan terhadap pelayanan publik serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Harapannya, kolaborasi ini dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab.
“Kami menyambut baik usulan kerja sama ini. Apalagi DPD RI memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi, sehingga laporan masyarakat bisa lebih cepat ditindaklanjuti,” tambahnya.
Dukungan dari Wakil Ketua DPD RI dan Anggota Lainnya
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, turut menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Menurutnya, langkah ini merupakan semangat baru bagi DPD RI dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah.
“Banyak sekali kami menerima pengaduan di daerah. Maka kami sangat mendukung kerja sama ini agar kita bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Tamsil.
Anggota DPD RI asal Provinsi Bangka Belitung, Bahar Buasan, juga menyatakan bahwa selama reses, pihaknya sering menerima berbagai laporan dari masyarakat. Dengan adanya kerja sama ini, ia berharap permasalahan di daerah dapat lebih cepat diselesaikan.
“Kerja sama ini tentu akan memudahkan kita untuk bertukar informasi sehingga permasalahan di daerah bisa segera diselesaikan,” pungkasnya.
Kerja sama antara DPD RI dan Ombudsman RI ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan. (Amel)
Tinggalkan Balasan