SuaraParlemen.co, Takengon – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh Tengah menggelar coffee morning bersama Komisi Kebijakan Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), jajaran pengurus, dan insan pers Aceh Tengah, Sabtu (6/9) pagi.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Fraksi PKS DPRK Aceh Tengah, Sukri, perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta sejumlah pengurus baru yang akan dilantik pada siang hari, di antaranya Sekretaris MPD Sabardi dan Rahmat.
Dalam diskusi, isu mengenai arah politik PKS—apakah akan bergabung dalam koalisi atau mengambil peran oposisi—menjadi sorotan utama wartawan.
Ketua Fraksi PKS DPRK Aceh Tengah, Sukri, menegaskan bahwa fokus PKS bukan pada pencitraan politik, melainkan pelayanan publik.
“Dana partai kami dialokasikan 70 persen untuk pelayanan publik dan 30 persen untuk penguatan kader. Prioritas kami adalah perbaikan ekonomi daerah. Jika kondisi ekonomi masyarakat dan kader baik, maka kekuatan partai juga akan semakin kuat,” ujarnya.
Terkait posisi di DPRK, Sukri menyebutkan bahwa pada prinsipnya DPR seharusnya berperan sebagai oposisi untuk mengawasi pemerintah. Namun, praktik di lapangan kerap terbentur aturan perundang-undangan serta belum jelasnya pemisahan fungsi legislatif dan eksekutif dalam sistem trias politica.
“Masalah oposisi atau koalisi, kami tidak ingin terjebak dalam label. Yang terpenting, PKS akan tetap profesional,” tegasnya.
Sementara itu, Ihsanudin menyoroti kondisi ekonomi masyarakat Aceh Tengah yang masih menghadapi inflasi tinggi akibat kebutuhan pokok yang mendesak. Ia juga menyinggung dana zakat sebesar Rp40 miliar yang hingga kini belum bisa dicairkan karena masuk kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Fraksi PKS mendorong perubahan regulasi agar zakat bisa kembali dikelola sesuai fungsi utamanya melalui baitul mal. Sejarah mencatat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mampu menghapus kemiskinan hanya dalam 2,5 tahun dengan memaksimalkan peran zakat. Semangat ini yang ingin kami hidupkan kembali di Aceh Tengah,” ungkapnya.
PKS juga menegaskan bahwa sesuai regulasi Kementerian Dalam Negeri, partai politik bersikap netral secara formal. Namun, melalui program pembinaan kader Tunas Baru, PKS akan terus melatih anggotanya agar berani bersuara dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan coffee morning ditutup dengan penegasan komitmen PKS untuk menjaga profesionalisme, memperkuat peran kader, serta menghadirkan solusi nyata bagi persoalan publik di Aceh Tengah. (Kjp)
Tinggalkan Balasan