SuaraParlemen.co, Muaro Jambi – Konflik lahan transmigrasi yang membelit masyarakat SP 4 Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, sejak tahun 2009 akhirnya mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Dalam kunjungan resmi ke Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi, Rabu (20/8/2025), Menteri Transmigrasi RI Iftitah Sulaiman Suryanegara disambut langsung oleh Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno (BBS), yang tampil sebagai garda terdepan menyuarakan aspirasi rakyatnya.
Bupati BBS: “Hak Warga Harus Dijamin Negara”
Bupati BBS menegaskan bahwa permasalahan lahan transmigrasi tidak boleh lagi dibiarkan berlarut. Menurutnya, negara memiliki kewajiban penuh memastikan hak masyarakat benar-benar terealisasi.
“Sudah 16 tahun warga kita menunggu kepastian haknya. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sejak awal berkomitmen mencarikan solusi. Alhamdulillah, hari ini kita mendapat perhatian langsung dari Bapak Menteri. Kami berharap permasalahan ini segera dituntaskan,” tegas Bupati BBS.
DPRD Muaro Jambi: Harapan Baru dari Kehadiran Menteri
Dukungan juga datang dari legislatif. Ketua Bapemperda DPRD Muaro Jambi, M. Ali Mustika, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah atas keseriusan menangani persoalan ini.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan tentu Bupati Muaro Jambi yang dengan sungguh-sungguh berupaya mencari solusi. Harapan kami, masalah lahan transmigrasi Gambut Jaya yang sudah bertahun-tahun ini segera mendapatkan jalan keluar. Warga sudah terlalu lama menanggung ketidakpastian,” ujar M. Ali Mustika.
Latar Belakang Masalah
Sejak mengikuti program transmigrasi tahun 2009, warga Gambut Jaya belum memperoleh lahan usaha yang dijanjikan. Ironisnya, lahan cadangan transmigrasi justru telah dikuasai pihak lain dan bahkan terbit Sertifikat Hak Milik (SHM). Fakta terbaru menunjukkan SHM tersebut didasari surat rekomendasi redistribusi lahan tahun 2009 yang disebut palsu oleh mantan Bupati saat itu.
Komitmen Pemerintah Pusat
Menteri Transmigrasi menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan ini dengan berkoordinasi bersama Kementerian ATR/BPN serta aparat hukum. Ia menekankan, akar masalah bukan hanya administrasi, tetapi juga terkait dugaan pelanggaran hukum di masa lalu.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Kehadiran Bupati BBS dan M. Ali Mustika dalam forum ini menunjukkan sinergi nyata antara eksekutif dan legislatif di Muaro Jambi. Keduanya berdiri di garis depan memperjuangkan kepentingan rakyat, memastikan suara warga transmigran Gambut Jaya terdengar hingga ke tingkat nasional.
Harapan Warga
Kunjungan Menteri Transmigrasi ini membuka babak baru bagi perjuangan panjang warga Gambut Jaya. Dengan dukungan penuh dari Bupati Muaro Jambi dan DPRD, masyarakat berharap hak mereka atas lahan transmigrasi segera mendapat kepastian hukum dan berbuah keadilan.
Tinggalkan Balasan