SuaraParlemen.co, Jambi – Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohd Rendra Ramadhan Usman, mendorong pemerintah provinsi untuk mengupayakan perolehan Proyek Strategis Nasional (PSN) dari pemerintah pusat pada tahun 2026.
Rendra menegaskan bahwa meskipun PSN merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah harus menunjukkan inisiatif yang lebih kuat dengan strategi jemput bola. Menurutnya, koordinasi intensif dengan pemerintah pusat menjadi langkah krusial agar Jambi tidak tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi.
“Harus ada yang jemput bola. Partai bapak gubernur kita (PAN) adalah partai pengusung bapak Presiden. Semoga bapak gubernur dapat segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ujar Rendra usai mengikuti rapat paripurna pelantikan Samsul Riduan sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kamis (13/3/2025).
Potensi Besar Jambi yang Masih Bergantung pada Daerah Lain
Rendra menyoroti potensi besar yang dimiliki Jambi, namun masih bergantung pada daerah lain dalam hal ekspor. Salah satu contohnya adalah perkebunan sawit yang luasnya mencapai sekitar 1,1 juta hektare. Sayangnya, ekspor crude palm oil (CPO) dari Jambi masih harus melalui Pelabuhan Dumai di Riau, yang berdampak negatif terhadap harga tandan buah segar sawit bagi petani lokal.
Selain sawit, Jambi juga memiliki komoditas unggulan lain seperti udang ketak dari Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur yang sebagian besar diekspor, serta pinang betara yang dikenal sebagai salah satu pinang terbaik di dunia.
Produk lain seperti kopi dari Kerinci, Merangin, dan Tanjung Jabung Barat serta kayu manis yang telah menembus pasar dunia pun masih harus diekspor melalui Pelabuhan Teluk Bayur di Padang, Sumatera Barat, dan Pelabuhan Belawan di Medan, Sumatera Utara. Kondisi ini, menurut Rendra, sangat merugikan Jambi karena provinsi ini hanya menjadi “penonton” dalam rantai distribusi komoditasnya sendiri.
“Alangkah naifnya jika Provinsi Jambi hanya menonton barang-barangnya harus transit ke daerah lain sebelum akhirnya diekspor. Seharusnya Jambi bisa, apalagi secara geografis sangat strategis, dekat dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia,” tambah Rendra.
Kekecewaan terhadap Absennya PSN untuk Jambi pada 2025
Rendra juga mengungkapkan kekecewaannya karena pada tahun 2025, Provinsi Jambi tidak mendapatkan alokasi PSN dari pemerintah pusat. Menurutnya, sebagai bagian integral dari Indonesia, Jambi seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi.
“Jambi adalah bagian dari negara Indonesia!” tegas Rendra.
Ia berharap pemerintah provinsi lebih agresif dalam memperjuangkan hak pembangunan untuk daerah, sehingga Jambi bisa berkembang secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada provinsi lain dalam hal distribusi dan ekspor komoditas unggulannya. Dengan adanya PSN di tahun 2026, diharapkan Jambi dapat lebih maju dan berdaya saing dalam skala nasional maupun internasional.
Tinggalkan Balasan