SuaraParlemen.co, Tangsel – Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan, Nusaibah Jazuli, melayangkan desakan keras kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya agar meningkatkan kecepatan merespons laporan warga terkait isu banjir dan pengerjaan infrastruktur pencegahannya.
Menurut Nusaibah, respons cepat adalah kunci utama agar penanganan di lapangan tidak berlarut dan warga segera mendapatkan kepastian mengenai solusi yang dilakukan pemerintah.
Soroti Titik Banjir Langganan di Ciputat
Dorongan ini disampaikan Nusaibah dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Pengawasan APBD 2025 bersama Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kota Tangsel, Kamis, 4 Desember 2025.
Dalam rapat tersebut, Politisi PKS ini secara spesifik menyoroti sejumlah titik rawan banjir di wilayah daerah pemilihannya di Ciputat, termasuk:
- Jalan Aria Putra (terutama sekitar Bakso Titoti).
- Perumahan Puri Kristal, Yasmin, dan Paradise.
- Titik-titik banjir lainnya di Ciputat.
Ia mencatat bahwa berdasarkan data BPBD, terdapat 17 titik genangan saat hujan mengguyur Tangsel pada November 2025. Kondisi ini, tegasnya, memerlukan intervensi yang serius dan terukur dari dinas terkait.
Tuntut Pembaruan Data Progres Pengerjaan
Nusaibah juga menyoroti pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas data proyek.
“Kami meminta dinas untuk secara berkala memperbarui data perbaikan di setiap titik, termasuk progres pengerjaan yang sedang dan sudah selesai. Dengan begitu, kami bisa memberikan penjelasan yang jelas kepada warga mengenai langkah konkret pemerintah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa percepatan penanganan banjir memerlukan koordinasi yang solid antar OPD, mencakup pembangunan turap, normalisasi sungai, pemasangan pompa air, hingga program strategis pengendalian banjir lainnya.
Tegaskan Larangan Saling Lempar Tanggung Jawab
Selain itu, ia mempertanyakan blueprint pembangunan Kota Tangsel dan program prioritas Pemkot, khususnya dalam menyediakan solusi permanen bagi wilayah rawan banjir.
“Kami tidak ingin OPD saling lempar tanggung jawab. Setiap dinas memiliki ruang untuk menyelesaikan masalah banjir jika perencanaan, eksekusi lapangan, dan koordinasi berjalan konsisten,” tegasnya.
Nusaibah mendorong OPD terkait agar segera menyusun langkah percepatan melalui koordinasi lintas sektor dan lintas level. Ia berharap manfaat program ini dapat dirasakan warga dalam waktu dekat.
“Kami ingin pada 2026 isu banjir tidak lagi mendominasi keluhan masyarakat. Permasalahan ini harus bisa dituntaskan lewat program yang tepat dan pengerjaan yang disiplin,” pungkas Nusaibah.
