SuaraParlemen.co, Kalimantan Timur, 03 Februari 2025 – Pemerintah Kabupaten Paser menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Platinum Balikpapan. Pertemuan ini membahas program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Paser untuk Tahun Anggaran 2025 serta rencana kegiatan tahun 2026.
Hadir dalam pertemuan ini Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim beserta anggota, Ketua Komisi III DPRD Kaltim H. Abdullah, S.Sos., M.E., serta sejumlah perangkat daerah dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Paser. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser, Drs. Katsul Wijaya, M.Si., didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adi Maulana, S.Sos., M.Si., turut memaparkan kondisi pembangunan di wilayahnya.
Keterbatasan Anggaran dan Harapan Dukungan Provinsi
Dalam pertemuan ini, Sekda Paser mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Paser masih menghadapi keterbatasan dana. Oleh karena itu, dukungan dari Pemerintah Provinsi Kaltim sangat diperlukan, terutama dalam pengembangan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, serta berbagai fasilitas publik lainnya.
“Kita ketahui bahwa keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi ke Paser cukup besar dibandingkan dengan daerah lain,” ujar Katsul Wijaya. Namun, ia menegaskan bahwa kebutuhan pembangunan masih memerlukan alokasi tambahan agar program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal.
Lebih lanjut, Sekda menambahkan bahwa perencanaan program pembangunan 2025 untuk Kabupaten Paser telah diselaraskan dengan agenda Pemerintah Provinsi Kaltim. Sementara itu, pembahasan program tahun 2026 masih terus berlangsung.
“Kami berharap Rapat Dengar Pendapat ini dapat mewujudkan program-program yang telah kami sampaikan,” tambahnya.
Tindak Lanjut dan Realisasi Program Prioritas
Dalam kesempatan yang sama, Sekda juga menegaskan bahwa hasil dari RDP ini akan menjadi bahan diskusi lebih lanjut antara perangkat daerah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Provinsi serta DPRD Kaltim. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa usulan prioritas pembangunan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti.
“Setelah rapat ini, kami akan mendiskusikan kembali dengan beberapa perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan DPRD Kaltim guna memastikan usulan prioritas bagi Kabupaten Paser dapat segera direalisasikan,” pungkasnya.
Kesimpulan
Rapat Dengar Pendapat ini menjadi langkah strategis bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam memperoleh dukungan pembangunan dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Dengan adanya sinkronisasi program dan pembahasan lebih lanjut, diharapkan infrastruktur prioritas di Kabupaten Paser dapat terealisasi dalam anggaran tahun 2025 dan 2026.
Tinggalkan Balasan