SuaraParlemen.co, Jawa Tengah – Rombongan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Boyolali untuk membahas strategi penanggulangan kemiskinan. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, Wahyu Irawan, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Boyolali pada Selasa (4/2/2025).
Dalam kesempatan itu, Wabup yang akrab disapa Iwan berharap diskusi mengenai program kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif dalam upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Boyolali.
Iwan menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali telah melakukan berbagai langkah strategis, salah satunya melalui program Monitoring Center for Development (MCD). Program ini bertujuan untuk membenahi data kemiskinan secara menyeluruh, mulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.
“Jadi tercatat by name by address dan terus diperbarui, guna mencapai ketepatan sasaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keberhasilan Kabupaten Boyolali dalam menurunkan angka kemiskinan pascapandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Boyolali mengalami penurunan dari 10,62 persen pada tahun 2021, menjadi 9,82 persen di tahun 2022, kemudian turun lagi menjadi 9,81 persen pada 2023, dan akhirnya mencapai 9,63 persen pada tahun 2024.
Sementara itu, berdasarkan hasil inovasi MCD, jumlah penduduk Kabupaten Boyolali hingga Desember 2024 tercatat sebanyak 1.072.693 jiwa, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 71.065 jiwa atau sekitar 6,6 persen.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mukafi Fadli, mengungkapkan bahwa meskipun mengalami penurunan angka kemiskinan, Kabupaten Boyolali masih menempati peringkat ke-17 dalam daftar kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya masyarakat mampu yang mengaku miskin demi mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
Dalam kunker tersebut, Mukafi mengajak semua pihak untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin belajar dari Boyolali agar bisa menemukan cara yang paling ideal supaya Jawa Tengah dapat keluar dari zona degradasi kemiskinan di Indonesia,” tuturnya.
Dengan adanya kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat menghasilkan strategi yang lebih efektif dalam menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Boyolali.
Tinggalkan Balasan