SuaraParlemen.co, Tangsel – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tangerang Selatan menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 dalam Rapat Paripurna, Kamis (18/9/2025).

Anggota Fraksi PKS, Hendra Alamsyah, membacakan lima poin pandangan yang menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang bersih, akuntabel, serta berpihak kepada kepentingan rakyat.

“APBD harus dikelola dengan prinsip bersih dan akuntabel. Setiap rupiah milik rakyat harus kembali untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, sistem pengadaan harus transparan dan realisasi anggaran perlu diawasi secara ketat,” tegas Hendra.

Anggaran Pro-Rakyat

Fraksi PKS menegaskan bahwa APBD 2026 harus benar-benar pro-rakyat. Prioritas anggaran diarahkan pada pendidikan, kesehatan, serta bantuan sosial yang tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan. Hendra juga menekankan agar program pengentasan kemiskinan dirancang secara terstruktur dan dijalankan dengan serius.

Penguatan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan

Dalam pandangan fraksi, UMKM adalah motor penggerak ekonomi kota. Pemerintah diminta untuk memperluas akses permodalan, memberikan pelatihan kewirausahaan, serta mendorong digitalisasi agar UMKM di Tangsel dapat naik kelas.

Infrastruktur Berkelanjutan

Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada solusi jangka panjang. Beberapa isu utama yang harus menjadi perhatian pemerintah di antaranya:

  • Penanganan banjir
  • Transportasi publik
  • Jalan alternatif
  • Pengelolaan sampah
  • Pengendalian polusi udara

“Infrastruktur yang dibangun harus berkelanjutan dan berpihak pada lingkungan,” ujar Hendra.

Optimalisasi PAD Tanpa Membebani Rakyat

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Hendra menyatakan bahwa PKS mendukung peningkatan PAD, namun tidak boleh membebani masyarakat kecil. Optimalisasi dapat dilakukan melalui digitalisasi pajak dan retribusi, serta efisiensi tata kelola.

Komitmen Pengawasan

Menutup pandangannya, Hendra menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk terus melakukan pengawasan terhadap realisasi APBD 2026.

Baca juga :  Baitul Mal Banda Aceh Buka Pendaftaran Bantuan Modal Usaha Tahun 2025

“Fraksi PKS akan melakukan pengawasan yang ketat, sekaligus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan fraksi lainnya agar APBD 2026 benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Tangsel,” pungkasnya.