SuaraParlemen.co, Subulussalam, 26 Agustus 2025 – Harapan baru bagi masyarakat kecil di Kota Subulussalam segera terwujud. Di sebuah lahan di Jalan Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, akan berdiri Dapur Makanan Bergizi, program prioritas Presiden Prabowo yang bertujuan menghadirkan makanan sehat dan terjangkau bagi mereka yang paling membutuhkan.
Sebelum pembangunan dimulai, Kejaksaan Negeri (Kejari) Subulussalam bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) turun langsung meninjau lokasi. Peninjauan ini bukan sekadar formalitas, melainkan untuk memastikan seluruh dokumen tanah, batas lahan, hingga izin tata ruang benar-benar sah.
“Semua harus jelas sejak awal agar pembangunan tidak terhambat,” ujar perwakilan BPN.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Subulussalam, Delfiandi, S.H., menegaskan pihaknya hadir mendampingi proses sejak awal.
“Kami ingin memastikan administrasi dan legalitas tertib, supaya program ini berjalan lancar dan memberi manfaat nyata,” tegasnya.
Hadirkan Ribuan Porsi Sehat Setiap Hari
Dapur Makanan Bergizi ini nantinya akan memasak ribuan porsi makanan sehat setiap harinya. Sasaran utamanya bukan hanya anak-anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, hingga lansia rentan yang kerap luput dari perhatian.
Lebih dari sekadar penyedia makanan, proyek ini juga membuka peluang bagi UMKM pangan lokal. Petani sayur, peternak ayam, hingga pelaku usaha katering kecil di Subulussalam akan dilibatkan sebagai penyedia bahan baku maupun mitra pengolahan. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya soal gizi, tetapi juga mendukung perputaran ekonomi rakyat.
Tahap Finalisasi
Saat ini, proses finalisasi dokumen dan izin sedang dikebut. Setelah tuntas, kontraktor akan ditetapkan dan pembangunan segera dimulai. Warga pun menyambut penuh harapan agar dapur ini bisa segera beroperasi, sehingga anak-anak mereka dapat menikmati makanan bergizi setiap hari tanpa terbebani harga mahal.
Dapur Makanan Bergizi di Subulussalam bukan sekadar proyek, melainkan wujud nyata hadirnya negara untuk rakyat kecil—memberi makanan sehat, memberdayakan ekonomi lokal, sekaligus memastikan pembangunan berjalan dengan dasar hukum yang kuat. (Kjp)
Tinggalkan Balasan