SuaraParlemen.co, Takengon – Polemik penyelenggaraan pacuan kuda tradisional Gayo terus bergulir. DPRK Aceh Tengah melalui Komisi D menggelar rapat khusus dengan menghadirkan Pj Sekda, dinas terkait, serta sejumlah organisasi pacuan kuda tradisional seperti Pordasi, Komunitas Kuda Pacu Gayo (KKPG), dan pengurus KONI selaku panitia pelaksana yang ditunjuk Bupati, (24/08/25).
Dalam rapat tersebut, komunitas pacuan kuda tradisional Gayo menyampaikan keberatan atas penunjukan KONI sebagai panitia pelaksana. Mereka menilai KONI merupakan lembaga yang berwenang mengurus olahraga prestasi, bukan olahraga tradisional. Keputusan itu dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama terkait aturan teknis yang dianggap tidak sesuai dengan pakem pacuan kuda tradisional.
“Semua orang tahu KONI itu fokus pada olahraga prestasi. Tapi justru ditunjuk mengurusi event tradisional. Akibatnya muncul aturan baru terkait ukuran kuda yang dipertandingkan, berbeda dari aturan yang sudah lama diterapkan. Ini jelas menimbulkan keresahan,” ujar salah satu perwakilan komunitas.
Menanggapi hal tersebut, DPRK Aceh Tengah menilai penting untuk menghadirkan semua pihak guna mendapatkan gambaran yang utuh mengenai penyelenggaraan event tahunan ini.
Sekretaris Komisi D DPRK Aceh Tengah, Syukri, menegaskan bahwa pacuan kuda tradisional Gayo bukan sekadar ajang mencari juara, melainkan bagian dari warisan budaya yang wajib dilestarikan.
“Tradisi pacuan kuda ini sudah turun-temurun dilaksanakan di Aceh Tengah. Intinya, event pacuan kuda tradisional harus tetap dijaga kelestariannya. Ini bukan hanya soal pacuan dan juara, tapi lebih kepada menjaga warisan budaya nenek moyang,” tegas Syukri.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih tepat dalam menentukan penyelenggara di masa mendatang.
“Kami menghimbau agar tahun depan panitia pelaksana ditunjuk sesuai dengan ranahnya masing-masing. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. Yang tradisional harus dikelola oleh yang benar-benar memahami tradisi kuda pacu Gayo, sedangkan ranah prestasi biarlah fokus menyusun programnya sendiri. Dengan begitu, tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan akibat kebijakan yang kurang tepat,” pungkasnya. (Kjp)
Tinggalkan Balasan