SuaraParlemen.co, Muaro Jambi – Fraksi PKS-PERINDO DPRD Kabupaten Muaro Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal kebijakan anggaran daerah dengan aktif terlibat dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Pembahasan KUA-PPAS yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Muaro Jambi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Aidi Hatta, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran. Rapat berlangsung secara intens, terbuka, dan dinamis, menjadi momentum penting untuk menyusun ulang arah kebijakan fiskal daerah agar lebih responsif terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan riil masyarakat.

Fraksi PKS-PERINDO mengutus dua anggotanya, Syafri Hasibuan, S.E. dan Muhammad Ramadhan Mahir, S.E., untuk terlibat langsung dalam pembahasan tersebut. Keduanya menyampaikan berbagai catatan strategis dan usulan konkret, dengan fokus utama pada penguatan sektor pelayanan publik, pemulihan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Isu Strategis yang Diangkat

Dalam forum tersebut, Fraksi PKS-PERINDO menyoroti sejumlah isu penting, antara lain:

  1. Efisiensi belanja daerah agar anggaran terserap maksimal tanpa pemborosan.
  2. Ketahanan pangan, khususnya melalui penguatan sektor hortikultura seperti tanaman cabai dan sayuran lokal.
  3. Optimalisasi program-program langsung, yang berdampak nyata bagi masyarakat kecil.

Salah satu perhatian utama adalah pentingnya penguatan sektor pertanian melalui program benih dan pupuk bersubsidi, mengingat tingginya fluktuasi harga pangan dan tantangan pertanian yang semakin kompleks.

“Di tengah fluktuasi harga pangan dan tantangan pertanian yang makin kompleks, kami mendorong agar sektor pertanian—khususnya hortikultura—tidak dikesampingkan. Program benih dan pupuk harus menjadi prioritas yang diperkuat di APBD Perubahan ini,” tegas Syafri Hasibuan, S.E.

Komitmen terhadap Transparansi dan Keberpihakan pada Rakyat

Fraksi PKS-PERINDO menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penganggaran. Setiap rupiah dalam APBD-P 2025 harus diarahkan untuk memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang paling membutuhkan dukungan dari pemerintah.

Baca juga :  Jelang Pra PORA Syukri : Asuransikan semua atit Aceh Tengah

Keterlibatan aktif ini mencerminkan konsistensi Fraksi PKS-PERINDO dalam mengawal anggaran yang adil, tepat sasaran, dan berpihak kepada rakyat, sekaligus mendorong peningkatan kinerja OPD dalam menjemput dan mewujudkan aspirasi masyarakat Muaro Jambi.