SuaraParlemen.co, Tangsel – Komisi I DPRD Kota Tangerang Selatan menyoroti sejumlah isu krusial dalam pembahasan Rencana Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat kerja bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 16 Juni 2025, Komisi I memberikan sejumlah catatan strategis demi mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Tangsel dari Fraksi PKS, Mustopa, menyampaikan bahwa perubahan KUA dan PPAS harus mampu merespons kebutuhan riil masyarakat, sejalan dengan dinamika kebijakan nasional, serta memperbaiki pelaksanaan program yang masih berjalan.
“Dengan anggaran yang cukup, kami mendorong agar pelayanan publik, baik di Dukcapil, DPMPTSP, maupun di tingkat Kecamatan dapat ditingkatkan. Akses layanan harus semakin mudah, dan fasilitas penunjangnya harus terus dibenahi,” ujar Mustopa saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/6).
Dorongan Digitalisasi dan Responsivitas Pelayanan
Komisi I menekankan pentingnya penguatan sektor administrasi kependudukan dan perizinan, dengan mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung transformasi layanan digital serta meningkatkan responsivitas aparatur pemerintahan.
Selain itu, Komisi I juga memberi perhatian serius terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), khususnya terkait proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka mendesak agar tahap pertama pengangkatan PPPK dapat dirampungkan tepat waktu pada akhir Juni 2025.
“Kesejahteraan PPPK juga harus dijamin melalui penganggaran yang adil dan memadai,” tegas Mustopa.
Penguatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan
Dalam sektor pemerintahan tingkat kecamatan, Komisi I menilai perlunya peningkatan peran struktural sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. “Peran kecamatan harus diperkuat agar pemerintahan semakin dekat dan responsif terhadap kebutuhan warga,” imbuh Mustopa.
Rekomendasi Strategis untuk Efisiensi Anggaran
Seluruh masukan yang disampaikan Komisi I akan dirumuskan sebagai rekomendasi strategis dalam pembahasan lanjutan di DPRD. Tujuannya adalah memastikan bahwa perubahan PPAS Tahun 2025 benar-benar mencerminkan kepentingan publik, efisiensi anggaran, serta peningkatan kualitas birokrasi di lingkungan Pemkot Tangsel.
Tinggalkan Balasan