SuaraParlemen.co, Tangsel – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 belum menjadi tolok ukur membaiknya kualitas hidup masyarakat Tangsel. Hal ini disampaikan dalam pandangan umum Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangsel, Senin, 23 Juni 2025.
Sekretaris Fraksi PKS, Paramitha Messayu, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi capaian WTP sebagai indikator tata kelola keuangan yang baik. Namun, menurutnya, capaian tersebut belum menjawab persoalan riil yang masih membelit warga.
“Kami menghormati capaian WTP ini sebagai hasil kerja keras jajaran Pemkot. Tapi mari kita jujur, apakah capaian ini telah menjawab keluhan paling mendasar dari warga Tangsel?” ujarnya saat ditemui usai rapat.
Paramitha menilai bahwa di balik laporan keuangan yang tampak rapi dan transparan, masih tersembunyi deretan persoalan klasik yang tak kunjung selesai, terutama kemacetan dan pengelolaan sampah.
“Kemacetan masih menjadi wajah harian di jalan-jalan utama Tangsel. Begitu pula dengan persoalan sampah, yang hingga kini belum menemukan solusi nyata, mulai dari pengangkutan, pemilahan, hingga titik pembuangan akhir. Ini bukan sekadar isu teknis, tapi juga menyangkut tata kelola dan keberpihakan,” tegasnya.
Paramitha menekankan bahwa permasalahan tersebut merupakan indikator konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Berbeda dengan laporan keuangan, persoalan-persoalan ini menyentuh realitas sehari-hari warga.
“Warga tidak hidup dari angka-angka laporan. Mereka hidup dalam kenyataan jalan yang macet tiap pagi dan tumpukan sampah di sekitar mereka. Ini yang seharusnya jadi tolok ukur keberhasilan sesungguhnya,” lanjut politisi PKS itu.
Lebih jauh, ia menyerukan perlunya kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah untuk tidak sekadar mengejar pengakuan administratif. Pemerintah harus berani mengambil langkah progresif demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita tidak butuh laporan yang menenangkan, tapi perubahan yang bisa dirasakan langsung. Perlu keberanian untuk keluar dari zona nyaman pencapaian administratif,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Paramitha menyampaikan harapan agar momen evaluasi pelaksanaan APBD ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Pemerintah Kota Tangsel untuk lebih terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif. Ia juga menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk terus menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan agar pembangunan tidak berhenti di atas kertas.
“Fraksi PKS akan terus mengawal agar pembangunan di Tangsel benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan sekadar tercatat dalam laporan,” pungkasnya. ©
Tinggalkan Balasan