SuaraParlemen.co, Tangsel – Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan, Nusaibah Jazuli, menegaskan pentingnya sinkronisasi yang lebih kuat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini diperlukan agar setiap program dan kegiatan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan berdampak nyata di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan Nusaibah dalam Rapat Kerja Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025 bersama mitra kerja Komisi IV, di ruang rapat DPRD Tangsel, Senin (16/6/2025).
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan betul-betul menjawab kebutuhan lapangan. Karena itu, penting bagi TAPD dan OPD untuk duduk satu meja sejak awal, agar program tidak hanya cantik di atas kertas, tapi juga terukur dan berdampak,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Salah satu isu yang mendapat sorotan khusus dalam rapat tersebut adalah persoalan pengelolaan sampah dan tingginya tingkat polusi udara di Kota Tangerang Selatan. Menurut Nusaibah, kedua isu ini telah mencapai tingkat urgensi yang tak bisa lagi diabaikan.
“Persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab Dinas Kebersihan. Ini isu lintas sektor yang butuh sinergi dari semua pihak. Pengelolaan sampah yang efektif akan berdampak pada penurunan polusi udara. Maka, pendekatan yang terintegrasi menjadi kunci menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.
Nusaibah mengutip data dari IQAir yang menunjukkan Kota Tangerang Selatan berada di peringkat kedua sebagai daerah dengan tingkat polusi udara tertinggi di ASEAN. Fakta ini, menurutnya, menjadi alarm serius akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang menyeluruh dan terpadu.
DPRD Kota Tangsel, lanjutnya, siap mendukung penganggaran yang lebih progresif dan terstruktur untuk menangani persoalan sampah dan polusi udara. Namun, keberhasilan upaya ini hanya akan tercapai jika seluruh OPD menjalankan fungsinya dengan sinergis.
“Dinas Pendidikan bisa mengedukasi siswa soal lingkungan. Dinas Sosial memberdayakan masyarakat. Dinas Perumahan membenahi sistem permukiman. Dinas Lingkungan Hidup menjalankan program pengurangan emisi dan memaksimalkan Car Free Day (CFD) sebagai ruang edukasi publik. Semua harus bergerak bersama,” jelas Nusaibah.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan. Menurutnya, partisipasi aktif dari tingkat RT, RW, hingga kecamatan dalam pengelolaan sampah merupakan faktor kunci menuju lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
“Sinergi antar lini ini harus terus dibangun dan dijaga demi terciptanya lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Rapat kerja tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian penyusunan APBD Perubahan 2025. Bagi Nusaibah, sinkronisasi penganggaran bukan sekadar prosedur administratif, tetapi fondasi utama agar pembangunan di Kota Tangerang Selatan benar-benar berdampak dan tidak sekadar menjadi simbol belaka. ©
Tinggalkan Balasan