SuaraParlemen.co, Mataram – Rencana mutasi perdana pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) oleh Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengalami keterlambatan. Mutasi yang dijadwalkan berlangsung Jumat (25/4/2025) sekitar pukul 15.30 WITA di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, belum juga dimulai hingga pukul 16.30 WITA.

Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa ruangan tempat mutasi akan digelar masih tampak kosong dan tidak menunjukkan tanda-tanda persiapan acara. Selain itu, kendaraan dinas Gubernur NTB maupun Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi, juga belum terlihat di area parkir kantor gubernur.

Sekitar pukul 16.00 WITA, mobil dinas milik Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, baru terlihat tiba di depan ruangannya.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yusron Hadi, belum memberikan keterangan terkait keterlambatan ini. Upaya menghubungi beliau sejauh ini belum mendapat respons.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB, Lalu Abdul Wahid, saat dikonfirmasi NTBSatu, mengungkapkan bahwa undangan untuk agenda mutasi ternyata belum disebarkan.

“Undangan belum beredar,” jawab Wahid singkat, Jumat sore.

Beredar pula informasi bahwa undangan yang sempat diedarkan telah ditarik kembali. Hal ini diduga karena revisi tanda tangan, dari Sekda ke Gubernur NTB. Namun, Wahid mengaku tidak mengetahui informasi tersebut secara pasti.

“Kurang tahu ini,” ujarnya.

Kabar revisi undangan ini turut dibenarkan oleh salah satu sumber dari kalangan pejabat Pemprov NTB yang sebelumnya sempat menerima undangan.

“Kabarnya seperti itu (revisi undangan). Undangan yang sudah menyebar ditarik kembali,” katanya, seraya menyebut dirinya belum menerima undangan versi terbaru.

Mutasi Dilakukan Setelah Kantongi Izin dari Kemendagri

Sebelumnya, Plt Kepala BKD NTB, Yusron Hadi, memastikan bahwa Gubernur Lalu Muhamad Iqbal akan melaksanakan mutasi pertamanya hari ini setelah mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga :  Resmi Pimpin KONI Kota Jambi, Antoni Siap Dorong Atlet Ukir Prestasi

“Benar, hari ini pertama kali Pak Gubernur akan melakukan mutasi, setelah mendapatkan izin dari Mendagri,” ujar Yusron.

Mutasi perdana ini akan menyasar seluruh pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di lingkup Pemprov NTB. Yusron menegaskan, mutasi ini hanya bersifat rotasi atau pergeseran jabatan, tanpa ada pengangkatan pejabat baru atau penonaktifan (non-job).

Dijelaskan, dari total 53 pejabat eselon II, sebanyak 13 jabatan masih kosong karena berbagai alasan, seperti pensiun, pengunduran diri karena maju dalam Pilkada, atau perpindahan ke jabatan fungsional.

Sebelum mutasi dilakukan, Gubernur Iqbal telah menggelar job fit terhadap 40 pejabat eselon II. Namun, dua di antaranya tidak mengikuti proses tersebut, yakni:

  • Aidy Furqan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, yang saat itu tengah melaksanakan ibadah Umrah.
  • Roni Yuhaeri, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), yang memilih beralih ke jabatan fungsional.

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Iqbal menyampaikan komitmennya untuk menerapkan prinsip meritokrasi dalam birokrasi, yakni menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuan dan kompetensi masing-masing. (Amelia)