SuaraParlemen.co, Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat sebanyak 1.967 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 memutuskan mengundurkan diri. Alasan utama dari pengunduran diri ini berkisar pada gaji yang dinilai rendah serta penempatan yang jauh dari tempat tinggal.
“Ada 1.967 (CPNS 2024) yang mengundurkan diri,” ungkap Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (22/4).
Zudan menjelaskan, pengunduran diri ini sebagian besar disebabkan oleh skema optimalisasi formasi. Dalam skema tersebut, peserta yang awalnya tidak lolos di pilihan utamanya justru diterima di daerah lain yang tidak memiliki pendaftar.
Contohnya, ada pelamar CPNS dosen yang tidak diterima di program studi Sosiologi Universitas Negeri Jember (Unej). Namun karena formasi serupa di Universitas Nusa Cendana (NTT) sepi peminat, dua nilai tertinggi dialihkan ke sana dan otomatis diterima.
“Dua orang nilai terbaik secara sistem dikirim ke Universitas Nusa Cendana. Lulus CPNS karena formasi di sana kosong,” jelasnya.
Zudan menambahkan, fenomena pengunduran diri tidak hanya terjadi pada formasi dosen. Lima instansi paling banyak kehilangan CPNS adalah:
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- Kementerian PUPR
Mengapa PNS Tak Lagi Jadi Idaman?
Ekonom dari Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Shofie az Zahra, menilai fenomena ini mencerminkan pergeseran persepsi generasi muda terhadap dunia kerja.
“Dulu, menjadi PNS identik dengan stabilitas, pensiun, dan status sosial. Sekarang, banyak anak muda lebih mementingkan fleksibilitas, peluang berkembang, dan kompensasi yang sepadan,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/4).
Menurutnya, penempatan di daerah terpencil tanpa dukungan fasilitas yang memadai, serta gaji awal yang tidak kompetitif, menjadi alasan utama kurangnya minat menjadi PNS.
Namun, ia juga melihat sisi positif: meningkatnya ekspektasi profesional generasi muda bisa mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik.
Meski begitu, tantangan tetap ada. Terbatasnya anggaran APBN/APBD membuat pekerjaan PNS sulit bersaing dengan sektor swasta—terutama di kota-kota besar.
Shofie menyarankan perlunya reformasi struktural pada sistem manajemen CPNS, termasuk:
- Menyesuaikan sistem penempatan dengan pertimbangan insentif dan karier.
- Memastikan infrastruktur di daerah mendukung kebutuhan dasar ASN.
- Memberikan insentif yang memungkinkan ASN pulang ke kampung halaman secara rutin.
Antara Mitos dan Realita: PNS Tak Lagi Menjanjikan?
Pakar kebijakan publik dan ekonom dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai fenomena ini sebagai sinyal kuat bahwa mitos “PNS = pekerjaan impian” mulai luntur.
“Data ini bukan sekadar angka. Ini potret nyata benturan ekspektasi generasi muda dengan realitas dunia ASN,” ucapnya.
Menurut Achmad, generasi muda kini tumbuh di era digital, di mana fleksibilitas, mobilitas, dan peluang global lebih diutamakan dibanding stabilitas semu.
Gaji awal CPNS, yang berkisar antara Rp2,5 juta hingga Rp4 juta, dinilai tidak mencukupi jika ditempatkan di daerah dengan akses terbatas dan biaya hidup tinggi.
“Ini bukan soal angka semata. Tapi soal kelayakan hidup dan ketimpangan pembangunan wilayah,” jelasnya.
Achmad memperingatkan bahwa fenomena ini bisa menjadi alarm penting bagi pemerintah. Jika tidak segera dibenahi, hal ini bisa memperparah ketimpangan pelayanan publik dan memperkuat arus urbanisasi ASN.
Ia menyarankan tiga langkah strategis:
- Evaluasi proses rekrutmen – memperhatikan kesiapan psikologis dan sosial kandidat.
- Revisi struktur gaji dan tunjangan – terutama bagi mereka yang ditempatkan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
- Pendekatan penempatan yang manusiawi – berbasis data dan pemetaan kompetensi serta potensi daerah. (Amelia)
Tinggalkan Balasan