SuaraParlemen.co, Wonogiri – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Martono, menyoroti pentingnya langkah mitigasi dalam menangani lonjakan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Wonogiri. Hal ini disampaikan dalam wawancara eksklusif pada Kamis (16/1/2025), menyusul peningkatan signifikan jumlah kasus PMK di wilayah tersebut.
Lonjakan Kasus PMK di Jawa Tengah yang Mengkhawatirkan
PMK kembali menjadi perhatian serius di beberapa wilayah Indonesia. Di Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri mencatat lonjakan drastis kasus PMK, dari 72 kasus pada 2 Januari 2025 menjadi 1.189 kasus hanya dalam 11 hari. Lonjakan ini memaksa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri memperpanjang penutupan pasar ternak di seluruh wilayah hingga 23 Januari 2025. Kebijakan ini diambil untuk menekan penyebaran virus yang semakin meluas.
Mitigasi sebagai Kunci Pencegahan
Merespons situasi tersebut, Martono menekankan bahwa langkah mitigasi harus menjadi prioritas. Ia menilai upaya seperti vaksinasi massal, regulasi biosekuriti, dan edukasi kepada peternak sangat penting untuk mencegah terulangnya lonjakan kasus PMK di masa mendatang.
“Kami menilai langkah mitigasi ini tak kalah penting dari langkah pengendaliannya. Kita tidak bisa terus membiarkan kasus serupa terjadi berulang kali, apalagi dengan frekuensi yang tinggi. Tentu akan mengganggu roda perekonomian dan ketahanan pangan,” ujar Martono.
Ia juga menambahkan bahwa mitigasi diperlukan tidak hanya untuk menangani situasi saat ini, tetapi juga untuk mencegah dampak jangka panjang yang dapat mengancam sektor peternakan di Jawa Tengah.
Pentingnya Vaksinasi Massal dan Edukasi Peternak
Langkah vaksinasi massal menjadi salah satu solusi utama yang direkomendasikan Martono. Menurutnya, program vaksinasi harus dilakukan secara terorganisir dan terintegrasi dengan regulasi biosekuriti untuk memastikan dampaknya maksimal.
“Upaya mitigasi seperti vaksinasi massal sangat diperlukan. Kemudian, regulasi biosekuriti dan edukasi terhadap peternak ini juga perlu mulai dikembangkan. Agar pemerintah dan masyarakat sama-sama siap menghentikan PMK,” jelasnya.
Martono juga menekankan pentingnya edukasi bagi peternak agar mereka memahami cara pencegahan dan penanganan PMK secara efektif. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyakit ini.
Meski menyadari bahwa langkah-langkah mitigasi tidak mudah dan memerlukan waktu, Martono tetap optimis. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk menciptakan sinergi dalam menghadapi tantangan ini.
“Langkah mitigasi itu memang tidak bisa instan. Perlu kolaborasi yang baik antar lembaga dan masyarakat. Harapannya, langkah mitigasi oleh pemerintah beserta kesadaran masyarakat dalam pencegahannya bisa menekan kemunculan PMK,” tambahnya.
Martono percaya bahwa jika langkah-langkah mitigasi diterapkan dengan baik, Jawa Tengah dapat menghadapi lonjakan kasus PMK ini dengan efektif. Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, ia optimis sektor peternakan di Jawa Tengah dapat pulih dan kembali sehat seperti sediakala.
“Semoga pemerintah dan masyarakat dapat bergandengan tangan menghadapi situasi ini. Kami optimis, sektor peternakan di Jawa Tengah akan kembali sehat dan berkembang,” tutup Martono.
Tinggalkan Balasan