SuaraParlemen.co, Medan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pangan menjelang Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2025.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Hariyanto, saat dikonfirmasi oleh SuaraParlemen.co pada Selasa (18/2/2025).
“Stabilnya harga pangan akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya umat Islam dalam menjalankan ibadah. Selain itu, momen silaturahmi saat Lebaran juga dapat berlangsung dengan baik,” ujar Hariyanto.
Ia menekankan bahwa kestabilan harga pangan menjadi faktor penting agar tidak ada lonjakan harga yang berpotensi mengganggu masyarakat saat menjalankan ibadah maupun merayakan Lebaran.
Sebelumnya, Komisi B DPRD Sumut telah melakukan kunjungan ke PT Badan Usaha Logistik (Bulog) guna memantau ketersediaan bahan pangan seperti beras dan minyak goreng.
“Kami sudah meninjau stok beras dan minyak goreng di Bulog Kisaran, yang melayani Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai. Dari hasil pemantauan, pihak Bulog memastikan ketersediaan pangan aman hingga Ramadan dan Idul Fitri,” ungkapnya.
Hariyanto menjelaskan bahwa PT Bulog akan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatera Utara serta pemerintah kabupaten/kota untuk menggelar operasi pasar guna mengantisipasi lonjakan harga.
“Operasi pasar akan diselenggarakan oleh Bulog bersama Disperindag baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk menekan potensi kenaikan harga yang berlebihan,” jelasnya.
Terkait komoditas lain seperti cabai, bawang, dan kebutuhan pokok lainnya, Hariyanto berharap harga tetap stabil hingga Idul Fitri.
“Untuk bahan pokok seperti cabai, bawang, dan telur, kita berharap harganya tetap stabil dan pasokan terpenuhi. Namun, kami belum turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisinya. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan pemantauan,” katanya.
Hariyanto juga berharap pemerintah pusat dan daerah menjadikan upaya stabilisasi harga sebagai agenda prioritas agar kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Jika memungkinkan, bukan hanya stabil tetapi harga juga dapat lebih terjangkau. Namun, kita tetap harus memperhatikan keseimbangan agar tidak merugikan petani maupun pedagang. Kami berharap pemerintah dapat menjaga kestabilan ini dengan baik,” pungkasnya. (Amelia)
Tinggalkan Balasan